PERADILAN PENDIDIKAN : Kampus Merah Hasanuddin
Oleh: Putri Aulia Erpita Suryana
Kebijakan tentang pendidikan di Indonesia sangat bervariasi. Ironi yang terjadi terkadang tak jauh dari stratifikasi sosial yang membatasi ruang gerak pendidikan di Indonesia. Sedang gencarnya pemerintah pusat maupun daerah memberikan solusi akan hal tersebut. Bukan satu dua kali menjadi polemik dimasyarakat dan tak jarang menjadikan bomerang antar pelajar sendiri. Terkadang para elite sibuk dengan kepentingan kampung tengah mereka dan lupa ada hak-hak yang belum terpenuhi diluaran sana yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Mereka yang tertindas dan dilupakan tidak dapat merasakan begitu indahnya dunia pendidikan.
Dari sisi lain pendidikan ini, ada beberapa kebijakan yang menoreh pujian bagi segelintir orang, termasuk saya. Adil bagi mereka yang mempunyai niat dan kemampuan untuk bersaing di dunia pendidikan. Berporsi bagi mereka yang memiliki kecukupan diatas setingkat dibanding yang kurang.
Melihat dari segi contoh kasus seperti yang pada Universitas Hasanuddin, yaitu adanya kebijakan subsidi silang pada UKT (Uang Kuliah Tunggal) serta beasiswa bidikmisi bagi mahasiswa yang berada pada tarah kehidupan kurang mampu. Mereka yang berada pada golongan mampu akan memberikan kontribusinya tersendiri terhadap masalah ini dan pemerintah juga turut andil dalam pemberian layanan. Adanya kebijakan ini memberikan solusi tersendiri dalam pemerataan pendidikan khususnya kota Makassar. Pengimplementasian pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat
Salah satu prinsip New Public Service yaitu peran utama pelayanan publik adalah menjadikan warga sebagai citizen. Bukan berorientasi pada pasar namun secara demokratis, adil dan merata, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Kebijakan yang dibuat dan penerapannya dimasyarakat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan publik.
Keterkaitannya pada model dan nilai dalam administrasi publik yaitu Model Neo Birokrasi. Pada model ini nilai yang dimaksimumkan adalah efisiensi, ekonomi dan tingkat rasionalisme yang tinggi. Fungsi utamanya terletak pada pengambilan keputusan yang rasionalis dalam kebijakan yang akan diterapkan di citizen. Model pengambilan keputusandidasarkan pada prinsip manajemen modern dan adanya analisis sistem
Dengan adanya kebijakan tersebut menunjukkan cerminan pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah. Tidak adanya kesenjangan yang membatasi seorang rakyat untuk terus mengasah potensi dalam kehidupannya dan kelak akan menuai hasil pada bangsa. Jika terus secara efisien dan efektif dan didasari rasa pelayanan ikhlas terhadap publik kebijakan ini harus terus dipertahankan dan menjadi tonggak awal pengembangan Indonesia kedepannya. Suatu negara yang maju akan diperhitungkan sebagaimana pendidikan dan kualitas sumber daya manusia pada negara itu sendiri dan dimana pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kebijakan tentang pendidikan di Indonesia sangat bervariasi. Ironi yang terjadi terkadang tak jauh dari stratifikasi sosial yang membatasi ruang gerak pendidikan di Indonesia. Sedang gencarnya pemerintah pusat maupun daerah memberikan solusi akan hal tersebut. Bukan satu dua kali menjadi polemik dimasyarakat dan tak jarang menjadikan bomerang antar pelajar sendiri. Terkadang para elite sibuk dengan kepentingan kampung tengah mereka dan lupa ada hak-hak yang belum terpenuhi diluaran sana yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Mereka yang tertindas dan dilupakan tidak dapat merasakan begitu indahnya dunia pendidikan.
Dari sisi lain pendidikan ini, ada beberapa kebijakan yang menoreh pujian bagi segelintir orang, termasuk saya. Adil bagi mereka yang mempunyai niat dan kemampuan untuk bersaing di dunia pendidikan. Berporsi bagi mereka yang memiliki kecukupan diatas setingkat dibanding yang kurang.
Melihat dari segi contoh kasus seperti yang pada Universitas Hasanuddin, yaitu adanya kebijakan subsidi silang pada UKT (Uang Kuliah Tunggal) serta beasiswa bidikmisi bagi mahasiswa yang berada pada tarah kehidupan kurang mampu. Mereka yang berada pada golongan mampu akan memberikan kontribusinya tersendiri terhadap masalah ini dan pemerintah juga turut andil dalam pemberian layanan. Adanya kebijakan ini memberikan solusi tersendiri dalam pemerataan pendidikan khususnya kota Makassar. Pengimplementasian pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat
Salah satu prinsip New Public Service yaitu peran utama pelayanan publik adalah menjadikan warga sebagai citizen. Bukan berorientasi pada pasar namun secara demokratis, adil dan merata, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Kebijakan yang dibuat dan penerapannya dimasyarakat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan publik.
Keterkaitannya pada model dan nilai dalam administrasi publik yaitu Model Neo Birokrasi. Pada model ini nilai yang dimaksimumkan adalah efisiensi, ekonomi dan tingkat rasionalisme yang tinggi. Fungsi utamanya terletak pada pengambilan keputusan yang rasionalis dalam kebijakan yang akan diterapkan di citizen. Model pengambilan keputusandidasarkan pada prinsip manajemen modern dan adanya analisis sistem
Dengan adanya kebijakan tersebut menunjukkan cerminan pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah. Tidak adanya kesenjangan yang membatasi seorang rakyat untuk terus mengasah potensi dalam kehidupannya dan kelak akan menuai hasil pada bangsa. Jika terus secara efisien dan efektif dan didasari rasa pelayanan ikhlas terhadap publik kebijakan ini harus terus dipertahankan dan menjadi tonggak awal pengembangan Indonesia kedepannya. Suatu negara yang maju akan diperhitungkan sebagaimana pendidikan dan kualitas sumber daya manusia pada negara itu sendiri dan dimana pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.