KAMPUNG PEMULUNG: Ditengah Ancaman Kebijakan Pemerintah

Tulisan dari: Mardiyah

Kampung Kamase atau yang biasa di kenal sebagai kampung pemulung. Perkampungan ini berada di kota Makassar yang tepatnya di daerah Telkomas. Kampung ini merupakan kampung yang di huni oleh kurang lebih 25 kepala keluarga. Masyarakat di perkampungan tersebut sebagain berprofesi sebagai pemulung. Masyarakat disana hidup dalam keterbatasan, pemerintah seakan tidak memperhatikan hal tersebut. Pemerintah seakan acuh dengan keadaan mereka. Kondisi tempat tinggal yang kumuh dan di tambah lagi dengan kurangnya sosialisasi akan bahayanya gas yang di timbulkan oleh sampah-sampah organik.

Terkait dengan hal tersebut tercermin dalam teori kebijakan publik menurut Thomas R.Dye adalah “whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan dan yang tidak di kerjakan oleh pemerintah. Dye mengatakan bila pemerintah memilih untuk mengerjakan sesuatu maka harus ada tujuannya dan semua kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan kegiatan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Inu Kencana, 2007:86).

Kebijakan yang di lakukan pemerintah untuk kampung pemulung berdampak juga pada masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk problematika sampah yang ada di kampung pemulung adalah dengan tidak memindahkan sampah-sampah tersebut ke Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kecamatan Tamanrea karena pertimbangan akan bau yang dapat di timbukan dari sampah-sampah tersebut yang sangat berbahaya dan dapat mengganggu kesehatan dan pemerintah juga harus lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat di kampung pemulung terutama dalam hal penggelolaan sampah agar mereka terhindar dari bahaya gas yang di timbulkan dari sampah-sampah tersebut.

Tidak selamanya kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah berdampak buruk bagi masyarakat, sebagaimana pendangan masyarakat awam selama ini yang masih kurang mengerti akan kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah.  Karena setiap pembuatan kebijakan tentu berdasarkan kepentingan masyarakat. Sama seperti kebijakan pemerintah yang ada di kampung Pemulung yang memiliki tujuan untuk menjaga dan menghindari masyarakat di kampung tersebut dari bahaya gas beracun.